Langsung ke konten utama

Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi

Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi

Peranan pemerintah dalam perekonomian negara terdiri atas peranan jangka panjang dan peranan jangka pendek. Dalam jangka panjang pemerintah antara lain harus menghantarkan masyarakat pada kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun dalam jangka pendek pemerintah di tuntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak terlepas dari kemampuan menangani masalah-masalah ekonomi jangka pendek.

Sistem ekonomi berpengaruh pada keberhasilan pemerintah dalam mencapai misi memakmurkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakatnya. Dengan adanya keterkaitan ini maka masalah ekonomi dan sistem ekonomi dapat memengaruhi kegiatan ekonomi. Masalah ekonomi merupakan masalah mendasar yang terjadi disemua negara. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan ekonomi setiap negara, masing-masing negara menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan.

Pokok Masalah Ekonomi


Masalah Pokok Ekonomi 

Pada era klasik masalah pokok ekonomi ada tiga, yaitii masalah produksi, masalah konsumsi, dan masalah dislribusi.
  1. Masalah produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatn benda.
  2. Masalah konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda.
  3. Masalah distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen.
Pada masa era ekonomi modern, Paul A. Samuelson, seorang alih ekonomi dari Amerika Serikat mengemukakan tiga permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu berkaitan dengan pertanyaan Apa (What), Bagaimana (How), dan Untuk siapa barang diproduksi (for Whom).

1. Barang Apa (What) yang Harus Diproduksi?


Bagi pemerintah atau produsen, masalah ekonomi pertama yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah barang apa {what) yang haras diproduksi dan berapa banyak? Di dalam hubungannya dengan masalah tersebut, pemerintah atau produsen harus memerhatikan barang apa dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, apakah telah tersedia sumber daya imtuk menghasilkan barang tersebut.

Pemerintah atau produsen harus menentukan berapa banyak setiap barang dan jasa akan diproduksi dan kapan diproduksinya. Apakah anda akan membuat mobil atau motor hari ini? Sedikit motor bermutu tinggi atau motor bermutu rendah dalam jumlah yang banyak? Apakah anda akan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk membuat banyak barang konsumsi (seperti mobil)? Atau apakah anda akan membuat lebih sedikit barang konsumsi dan lebih banyak barang Investasi (misalnya mesin pembuat mobil) yang akan meningkatkan produksi dan konsumsi di kemudian hari?

2. Bagaimana (How) Barang Harus Diproduksi?


Produsen haras menentukan siapa yang akan melakukan produksi. Setelah jenis dan jumlah produksi dipilih, persoalan yang Harus dipecahkan, yaitu bagaimana (how) barang tersebut diproduksi? Siapa yang memproduksi? Sumber daya apa yang digunakan? Teknologi apa yang digunakan?

Dengan sumber daya apa dan telcnik produksi apa yang akan digunakan. Siapa yang bertani dan siapa yang mengajar? Apakah listrik dihasilkan dari minyak, batu bara, atau matahari? Apakah pabrik akan dijalankan oleh manusia atau robot? Semua pertanyaan tersebut merupakan masalah pokok ekonomi bagaimana (how) barang diproduksi.

3. Untuk Siapa (for Whom) Barang Harus Diproduksi?


Setelah pemecalian persoalan bagaimana memproduksi barang dipecahkan. Selanjutnya, yaitu untuk siapa (for whom) barang yang diproduksi? Atau siapa yang menilcmatinya? Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Sebab apa gunanya produksi melimpah karena menggunakan teknologi tinggi, berskala besar dan efisien, jika hanya dinikmati sebagian anggota masyarakat saja? Keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat.

Dengan adanya ketiga masalah pokok ekonomi tersebut, setiap manusia dituntut untuk menentukan pilihan atau keputusan dalam mempergunakan siunber daya atau faktor produksi sehingga dapat mencari alternatif dalam menghadapi sumber daya yang langka.

Sistem Ekonomi

Terjadinya kelangkaan dalam sumber daya ekonomi yang menimbulkan masalah ekonomi akan melahirkan tindakan untuk memecahkannya. Suatu negara memiliki cara tersendiri dalam memecahkan permasalahan ekonomi negaranya. Cara tersebut dikenal dengan sistem ekonomi.

Secara sederhana, definisi sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi imtuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Oleh karena itu, fungsi sistem ekonomi adalah untuk menjawab masalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Terdapat lima sistem ekonomi yang tumbuh dan berkenibang sesuai dengan situasi kondisi dan ideologi negaraiyang bersangkutan. Kelima sistem ekonomi tersebut, yaitn sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam.
  

1. Sistem Ekonomi Tradisional


Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas.

Beberapa karakteristik sistem ekonomi tradisional, yaitu sebagai berikut.
  • Tujuan produksi tidak terlalu diinotivasi untuk mencari keuntungan.
  • Skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
  • Kelebihan produksi ditukarkan (barter) dengan produksi dari unit ekonomi lain.
  • Pembagian kerja umumnya masih sangat terbatas dan hanya dilakukan atas dasar turun-temurun. Contohnya keluarga petani biasanya dilarang untuk mengembangkan keahliannya disemua bidang non-pertanian karena dalam sistem perekonomian tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Masalah apa (what) dan berapa, bagaimana (how) dan imtuk siapa (Jor whom) barang diproduksi sebagai kegiatan ekonomi semuanya diatur oleh masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini tidak dapat diharapkan untuk membangun perekonomian modern.
Berikut merupalcan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional.
  • Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi karena pada diri mereka terlelcat rasa persaudaraan. Mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. Jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sendi kehidupan ekonomi berjalan sesuai tradisi.
  • Kekurangan sistem ekonomi tradisional. Efisiensi dan efektivitas kurang karena bersifat tradisional. Tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. Kegiatan ekonomi dilakukan hanya imtuk memenuhi kebutuhan dasar. Sukar menerima perkembangan teknologi karena terikat dengan adat. 

    2. Sistem Ekonomi Terpusat


    Sistem ekonomi terpusat disebut juga sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dengan kata lain, peran individu dalam kegiatan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
    • Penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara.
    • Imbalan yang diberikan pada perseorangan didasarkan pada kebutuhannya bukan berdasarkan jasa yang diberikannya.
    • Prinsip keadilan pada sistem ekonomi terpusat adalah setiap orang mendapatkan imbalan yang sama.
    • Persoalan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah. 
    Kelebihan sistem ekonomi komando antara lain:
    • Mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian;
    • negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian;
    • terjadinya pemerataan pendapatan antar berbagai lapisan masyarakat. 
    Adapun kekurangan sistem ekonomi komando antara lain.
    • potensi, inisiatif, dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang;
    • sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat.
    • masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya.

       

      3. Sistem Ekonomi Pasar (Market Economy System) 

      Sistem ekonomi pasar atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat (mekanisme pasar). Sistem ini sesuai dengan doktrin laissezfaire “biarkan segala sesuatu berjalan sendiri” yang digagas oleh Adam Smith. Dalam sistem ekonomi pasar dinyatakan bahwa kebebasan secara penuh kepada individu akan membawa kemakmuran masyarakat.
      Karakteristik sistem ekonomi pasar, antara lain sebagai berikut.
      • Faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu.
      • Kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan maksimal.
      • Munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi.
      • Peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecil.
      • Kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada interaksi permintaan dan penawaran pasar (mekanisme pasar).
      • Percaya bahwa semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan diuntungkan, minimal tidak ada yang dirugikan (win-win solution).
      Berdasarkan karakteristik sistem ekonomi pasar, pada intinya sistem ekonomi pasar menekankan pada pengakuan yang luas terhadap kegiatan ekonomi perseorangan, pengaturan ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar sehingga kedudukan pemerintah sangat kurang, yaitu sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian. 

      4. Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy System)

      Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando. Sistem ini mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem pasar dan komando, serta membuang semua kelemahan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Semua negara di dunia sebenamya menganut sistem ekonomi campuran ini. Dalam realitasnya, tidak ada negara yang murni kapitalis dan murni komando.

      Dalam sistem ekonomi campuran, sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Hal ini berarti di samping sektor swasta, terdapat pula badan perencana negara yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi. Sistem ekonomi campuran umumnya digunakan oleh negara-negara dunia ketiga, dengan bobot yang berbeda. Misalnya, di Filipina bobot sistem ekonomi pasarnya lebih tinggi dibandingkan bobot sistem sosialisnya atau di India bobot sosialismenya lebih tinggi daripada bobot ekonomi pasarnya. Indonesia pada dasarnya juga menganut sistem ekonomi campuran yang dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 33 dikenal dengan istilah sistem demokrasi ekonomi Pancasila.

      5. Sistem Ekonomi Islam (Islamic Economy System)

      Dewasa ini berbagai pihak mulai mengenalkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif baru pemecahan masalah pokok ekonomi. Sistem ini bercirikan dengan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Prinsip keadilan pada sistem ini, yaitu setiap orarig berhak menerima imbalan sesuai prestasi selama tidak merugikan orang lain berupa kecurangan (gharar) dan judi untung-untungan (maisyir), Dalam hal ini bisa diartikan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal.
      Dalam kehidupan ekonomi, sistem ekonomi Islam dapat dilihat penerapannya, yaitu sebagai berikut.
      • Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan Islam yang tidak menerapkan sistem bunga (interest) dan ternyata mampu bersaing dengan bank-bank kapitalis (negara Barat).
      • Bank-bank Islam seperti Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di negara Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan syariah.
      • Pusat-pusat perdagangan yang berdasarkan syariah.
      Karakteristik sistem ekonomi Islam, di antaranya sebagai berikut.
      • Pemilikan barang bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya.
      • Lamanya kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini.
      • Kerja sama antar pelaku kegiatan ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam.
      • Mencegah penindasan ekonomi (distribusi kekayaan) dengan tidak merata.
      • Peranan negara pada umumnya dan pemerintah pada khususnya sangat menentukan sekali dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam.

      Postingan populer dari blog ini

      Hukum Permintaan dan Penawaran serta Asumsi-Asumsinya, Kurva Permintaan dan Kurva Penawaran

      Hukum Permintaan dan Penawaran serta Asumsi-Asumsinya Permintaan dengan harga memiliki hubungan yang sangat erat karena kekuatan permintaan akan menentukan hai'ga, sebaliknya tingkat harga akan memengaruhi tingkat permintaan. Naik turunnya harga akan berpengaruli terhadap naik turunnya permintaan. Hukum permintaan menyatakan “Makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.” Jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga tertentu memilild hubungan yang sangat erat karena jumlah barang yang ditawarkan dengan hargamemililti hubungan yang sejajar (positif). Hukum penawaran menyatakan “Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.” Kurva Permintaan da

      Lembaga Yang Membuat Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang

      Wewenang Bank Indonesia Dalam Pengelolaan Alat Pembayaran Sehubungan dengan kewenangan menetapkan alat pembayaran tunai, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Agar Bank Indonesia dapat menyediakan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah yang cukup, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar, maka perlu dilakukan kegiatan pengelolaan uang rupiah dengan baik, bertanggungjawab dan transparan. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Bab IV pasal 11 dijelaskan bahwa pengelolaan rupiah meliputi enain tahapan yaitu. a. perencanaan; b. pencetakan; c. pengeluaran; d. pengedaran; e. pencabutan dan penarikan; f. pemusnahan. Tahapan kegiatan pengelolaan uang rupiah adalah sebagai berikut. a. Perencanaan Dalam setiap penerbitan uang rupiah, selalu diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah tetap terjaga sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, diupayakan pula beredar dalam waktu yang

      Unsur Pengaman Uang Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah

      Unsur Pengaman Uang Rupiah Apakah uang rupiah perlu kenali keasliannya? Tentu saja perlu, karena uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan amanah UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, NKRI sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warganya. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh NKRI adalah Rupiah atau disingkat Rp. Selain simbol Rp dikenal juga sebutan IDR atau Indonesian Rupiah, simbol tersebut biasanya digunakan dalam perdagangan Valuta Asing (Valas), baik dilalcsanakan di dalam maupun di luar negeri. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Agar uang rupiah aman dari pemalsuan, maka Bank Indonesia menetapkan unsur-unsur pengaman pada setiap pecahan uang rup
      Copyright © Zulfaaz. All rights reserved.